Surat terbuka MULYADI buat Masyarakat Sumbar

Para pendukung saya di Sumatera Barat yang saya cintai. Semua tentu sudah mengetahui bahwa saya tidak melanjutkan penca­lonan saya pada Pilkada Gubernur Sumatera Barat 2015. Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan kenapa saya tidak jadi maju.

Sebab, sejak beberapa minggu yang lalu, media begitu gencar memberitakan, saya akan tetap maju sebagai Bakal Calon Gubernur dengan pasangan Wakil Gubernur Fauzi Bahar. Sehubungan dengan hal tersebut saya perlu memberikan penjelasan melalui siaran pers ini.

Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terimakasih saya sebesar-besarnya pada masyarakat Sumatera Barat, pada para rela­wan, pada para tokoh, pada para awak media yang selama ini sudah mendukung rencana pencalonan saya.

Buat saya adalah sebuah kehormatan untuk mengenal dan bekerja sama dengan semua pihak, karena saya telah menganggap kita semua adalah sebuah keluarga besar yang akan selamanya saya kenang budijasanya.

Saya sungguh bahagia melihat begitu banyak orang di Sumbar ini yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, bahkan pikiran untuk memperjuangkan cita-cita bersama membangun daerah yang kita cintai ini. Saya percaya apa yang telah kita lakukan bersama tidak akan sia-sia dan Allah SWT akan membalas semua pengorbanan dan jasa-jasa tersebut.

Sebagai sebuah keluarga hubungan kita tentu tidak terbatas hanya dalam masalah pencalonan Gubernur ini saja, ke depan masih banyak hal-hal besar yang harus kita kerjakan bersama-sama.

***

Provinsi Sumbar memiliki sumber daya besar untuk menjadi wilayah yang berwibawa dan makmur. Provinsi ini siap menjadi salah satu dari tujuh provinsi terkemuka di Indonesia, baik dari sisi pem­bangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat, penegakkan hukum maupun dalam pemeliharaan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam.

Menurut hemat saya, pemerintahan provinsi yang dibutuhkan Sumbar saat ini adalah pemerintahan yang amanah dan merakyat. Yakni pemerintahan provinsi yang sanggup menimba inspirasi dari ke­jayaan sejarah dan budaya masyarakatnya untuk kemajuan Sumbar di masa kini dan sekaligus meletakkan dasar-dasar baru untuk ke­jayaan Sumbar di masa depan.

Itulah niat ikhlas saya berupaya ikut turun tangan secara lang­sung mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah Provinsi Suma­tera Barat tahun ini.

***

Saya sungguh bersyukur niat tulus saya ini ternyata mendapat sambutan dan dukungan luar biasa dari masyarakat. Bukan hanya di kabupaten/kota yang sudah menjadi basis konstituen saya selama  Pemilu Legislatif 2014. Tetapi menyeluruh di 19 kabupaten/kota.

Keinginan untuk mengabdikan diri untuk Sumbar telah menginspirasi semua kalangan, tua-muda; perempuan, laki-laki, dari berbagai latar balakang social-ekonomi dan pendidikan. Ribuan relawan telah bergerak bersama-sama menyuarakan perubahan di setiap kabupaten, kota, kecamatan, nagari dan jorong di Sumbar.

Dukungan rakyat juga telah ditunjukkan dari hasil survei elekta­bilitas terakhir di awal Juli 2015. Secara electoral dan perhi­tungan rasional/politik, saya telah mendapat dukungan rakyat Sumbar dan memiliki peluang besar memenangkan kompetisi ini.

***

Namun sebuah idealisme tidak bisa berdiri sendiri tetapi juga harus menghadapi realitas politik yang ada. Dalam menghadapi realitas ini saya telah mencoba menarik garis resultante seopti­mal mungkin. Setelah itu saya lakukan, saya merasa kecintaan saya kepada Sumbar jauh lebih besar dibanding kesempatan saya turun tangan langsung.

Politik selalu meniscayakan keseimbangan antara kesiapan pribadi, keluarga dan lingkungan politik kelompok-kelompok kepentingan. Terkadang, kondisi-kondisi tersebut di luar kontrol saya sebagai individu.

Ketika konstelasi politik terakhir semakin kompleks dan ternyata belum sejalan dengan keinginan pribadi, pada akhirnya kita memang harus bertanya pada diri kita sendiri: “Apa langkah terbaik yang harus kita lakukan untuk kepentingan masyarakat? Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, tapi untuk kepentingan yang lebih besar.

Mengingat kondisi tersebut, untuk menjaga konsistensi dan morali­tas politik serta menimbang nasihat-nasihat dari berbagai pihak, dengan berat hati saya memutuskan tidak melanjutkan pencalonan. 

Keputusan ini saya ambil untuk mendahulukan kecintaan saya kepada Sumbar ketimbang keinginan pribadi memenangkan Pemilihan Guber­nur. Pengabdian untuk turut serta membangun Sumatera Barat tidak selamanya harus menjadi seorang Gubernur.

Saya mohon maaf, keputusan saya ini mungkin membuat sedih semua pihak yang selama ini sudah mempercayakan pilihan pada saya. Tapi saya percaya pada saatnya nanti akan memahami bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk kita semua.

***

Saya akan terus bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan kejayaan Sumbar seperti yang sudah saya lakukan selama ini melalui posisi saya sebagai Anggota DPR RI. Saya siap  bekerja sama dan membantu siapapun nanti yang dipercaya masyara­kat memimpin Sumbar lima tahun ke depan.

Saya meminta semua pendukung saya terus melanjutkan kerja memban­gun Sumbar menjadi lebih makmur dan berjaya. Insya Allah, dengan sabar, ikhlas dan kerjakeras kita akan memperoleh Sumatra Barat yang sejahtera. Amin.

Jakarta, 29 Juli 2015


Ir. H. Mulyadi



SUMBER

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Pilkada 2015

Selasa, 28 Juli 2015, merupakan hari terakhir dalam masa pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota ke KPU Kota Bukittinggi. Hari terakhir pendaftaran pasangan calon ini dipadati oleh pasangan calon yang ingin mendaftar sebagai Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi periode 2015-2020.

Taslim Chaniago bepasangan dengan Marfendi

Taslim Chaniago bepasangan dengan Marfendi

Pasangan pertama yang mendaftar ke KPU Kota Bukittinggi pada hari terakhir ini adalah pasangan Taslim Chaniago dan Marfendi, yang datang ke KPU sekitar pukul 10.35 WIB dengan diiringi puluhan pendukung. Pasangan ini diusung oleh 2 (dua) partai politik, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dalam sambutannya, Bakal Calon Walikota Bukittinggi Taslim Chaniago mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan KPU Kota Bukittinggi, dan menyatakan kesiapan tim mereka untuk mengikuti setiap proses tahapan dengan sebaik-baiknya, dan harapan agar baik penyelenggara maupun peserta serta masyarakat, dapat memberikan yang terbaik untuk proses pemilukada Bukittinggi Tahun 2015 ini.

Ismet Amzis berpasangan dengan Zulbahri Majid

Ismet Amzis berpasangan dengan Zulbahri Majid

Selepas istirahat makan siang, KPU Kota Bukittinggi beserta jajarannya kembali menerima kedatangan pasangan calon walikota dan wakil walikota Bukittinggi, yang kali ini diusung oleh 3 (tiga) partai politik, yaitu Partai Demokrat, PDI-P, dan Partai Gerindra. Pasangan calon yang sampai di kantor KPU Kota Bukittinggi pukul 13.40 WIB ini adalah Walikota Bukittinggi periode 2010-2015, Ismet Amzis, bersama pasangannya Zulbahri Majid. Dalam sambutannya, Ismet Amzis menyampaikan permohonan maaf apabila ramainya pendukung menggangu pekerjaan KPU Kota Bukittinggi serta masyarakat sekitar. Menurut Ismet, Bukittinggi adalah karuni dari Allah SWT. Kota yang tidak memiliki Sumber Daya Alam, namun memiliki alam yang sejuk dan punya banyak prestasi yang harus dilanjutkan.

Harma Zaldi berpasangan dengan Rahmi Brisma

Harma Zaldi berpasangan dengan Rahmi Brisma

Partai NasDem dan Partai Golkar bergabung mengantarkan Wakil Walikota Bukittinggi periode 2010-2015, Harma Zaldi, yang berpasangan dengan Rahmi Brisma untuk mendaftar sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi periode 2015-2020. Pasangan ini datang ke KPU Kota Bukittinggi pukul 15.33 WIB. Dalam sambutannya, pasangan ini menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada KPU Kota Bukittinggi yang memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah shalat Ashar sebelum menyelesaikan proses pendaftaran. Calon Walikota ini juga menyampaikan harapannya agar pemilukada Bukittinggi Tahun 2015 benar-benar berjalan dengan baik sehingga Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih benar-benar yang diinginkan oleh masyarakat Kota Bukittinggi.

Febby berpasangan dengan Zul Ifkar Rahim

Febby berpasangan dengan Zul Ifkar Rahim

Hampir bersamaan dengan pasangan sebelumnya, pukul 15.50 WIB, bertepatan dengan azan Ashar, pasangan Febby dan Zul Ifkar Rahim datang ke Kantor KPU Kota Bukittinggi sebagai pasangan terakhir yang mendaftar sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi. Setelah melakukan registrasi, untuk memenuhi syarat batas waktu pendaftaran, maka pasangan yang diusung oleh Partai Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan ini harus menunggu untuk melanjutkan proses pendaftaran setelah shalat Ashar, dan setelah pasangan Harma Zaldi – Rahmi Brisma menyelesaikan proses pendaftaran. Dalam sambutannya, Calon Walikota Febby menyampaikan rasa terima kasihnya atas sambutan KPU Kota Bukittinggi beserta jajarannya, dan harapan agar pemilukada berjalan kondusif.

Setelah menyelesaikan prosesi pendaftaran, semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi periode 2015-2020, menerima surat pengantar dari KPU Kota Bukittinggi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit M. Djamil, Padang, sesuai jadwal yang ditentukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sumatera Barat.

Dengan berakhirnya jadwal pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi, maka total jumlah bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi periode 2015-2020 adalah sebanyak 5 (lima) pasangan calon. Semoga pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2015 berjalan lancar dan menghasilkan Walikota dan Wakil Walikota terbaik untuk masyarakat Kota Bukittinggi.

Maju di Pilkada Bukittinggi, Taslim dan Marfendi di usung PAN dan PKS

Maju di Pilkada Bukittinggi, Taslim dan Marfendi di usung PAN dan PKS

Mantan anggota DPR RI, Taslim yang merupakan kader Partai PAN dan mantan anggota DPRD Sumbar Marfendi yang merupakan kader partai PKS mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah (cakada) ke KPU Bukittinggi, pada hari terakhir pendaftaran,Selasa 28 Juli 2015.

Pasangan yang diusung PAN dan PKS yang sama-sama memiliki 3 kursi di DPRD Kota Bukittinggi. Pasangan calon PAN-PKS, Taslim-Marfendi yang berjalan kaki dengan diiringi seratusan kader PAN dan PKS dari Jam Gadang untuk mengantarkan berkas pendaftaran ke Kantor KPUD Bukittinggi ini tiba sekitar pukul 10.30 WIB.

Pasangan Taslim dengan Marfendi ini merupakan pasangan cakada kedua yang mendaftar ke KPU Bukittinggi, karena sebelumnya pasangan Ramlan dan Irwandi dari calon perseorangan (independen) telah mendaftar ke KPU pada Senin 27 Juli 2015 kemarin.

Taslim saat ini masih tercatat sebagai ketua DPP PAN, sementara Marfendi merupakan mantan Ketua DPD PKS Kota Padang.

Saya bersama Pak Marfendi‎ pada hari terakhir pendaftaran ini membawa berkas ke KPU untuk memastikan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami mendaftar sebagai calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Bukittinggi,”ujar Taslim disambut teriakan Allahu Akbar 500 loyalisdan simpatisan pasangan tersebut.

Dalam keterangan pers, Taslim mengatakan, dirinya baru mengetahui dirinya diusung menjadi calon walikota Bukittinggi periode 2015-2020 beberapa hari terakhir ini, setelah menerima Surat Keputusan (SK) dari DPP PAN yang menunjuk dirinya bersama Marfendi untuk maju sebagai cakada Bukittinggi.

“Kader PAN harus siap dengan apapun keputusan DPP PAN, tak terkecuali saya yang diperintahkan untuk maju di Pilkada Bukittinggi. Karena saya diperintahkan oleh DPP, maka saya pulang dan maju sebagai walikota Bukittinggi dan saya ditargetkan harus menang di Bukittinggi,”kata Taslim.

Jika terpilih nantinya, Taslim berencana akan mengajak warga Bukittinggi bersama-sama untuk membangun Kota Bukittinggi dan menyelesaikan segala macam persoalan Bukittinggi, terutama mengatasi permasalahan kebersihan, perparkiran, kemacetan dan permasalahan vital lainnya di Bukittinggi. (fadhil)

Koalisi Demokrat, Gerinda dan PDI-P usung Ismet Amzis dan Zulbahri Majid

H.Ismet Amzis, SH yang akan mengakhiri masa tugasnya sebagai walikota Bukittinggi periode 2010-2015, maju kembali untuk mencalonkan dirinya pada pilkada 2015 ini dengan membawa pasangan H.Drs.Zuhbahri Majid, Mpd sebagai calon wakil walikota.

Kepastian maju sebagai calon kepala daerah tersebut dibuktikan dengan telah mendaftarnya kedua pasangan calon itu ke KPUD Kota Bukittinggi pada hari pendaftaran terakhir 28 Juli 2015. Pasangan yang diusung partai Demokrat, Gerindra dan PDI-P ini tiba di kantor KPUD Kota Bukittinggi pada jam 14.00 WIB.
Kedatangan pasangan itupun diringi ratusan pendukung dan simpatisan yang dihiasi dengan iringian kesenian tradisional tasa, reog serta puluhan mobil offroad.

Petahana H.Ismet Amzis, SH mengatakan, Alhamdulillah DPP Demokrat dan DPP Gerindra serta DPP PDI-P sudah memberikan amanah kepada kami berdua untuk bertarung dalam alek demokrasi di Bukittinggi. Amanah ini akan kami perjuangkan dan untuk itu kami membutuhkan dukungan dari masyarakat Bukittinggi.
"Sehingga apa yang sudah kita bangun bersama saat ini dapat dilanjutkan lagi di masa mendatang,"kata Ismet.
Menurut Ismet , Zulbahri adalah sosok paling pas mendampinginya. Selain psikologis dan sejarah antara rang Agam dan Bukittinggi tak dapat dipisahkan di tubuh Zulbahri selaku anak rang Agam yang sukses di rantau.
Beliau itu memiliki keinginan yang besar untuk membangun kampung. Beliau sudah malang melintang di negeri orang.

Sebagai birokrat Zulbahri Majid pernah menjadi kepala Dinas Pendidikan dan pernah pula menjadi kepala Dinas Pasar dan Kebersihan hingga menjadi asisten II Setko Batam. Sebagai pengusaha, beliau juga sukses membangun beberapa usaha. Lalu, sebagai politisi beliau juga tercatat jadi calon wakil gubernur Kepri dan terpilih menjadi anggota DPD RI.
"Secara ketokohan dan kompetensi pak Zulbahri sangat kita butuhkan untuk membangun Bukittinggi,” sebut sang petahana tersebut.(fadhil)

Ramlan Nurmatias – Irwandi Menjadi Pasangan Pertama yang Mendaftar ke KPU Kota Bukittinggi

Bukittinggi – M. Ramlan Nurmatias Datuak Nan Basa dan Irwandi Datuak Batujuah menjadi pasangan pertama yang mendaftar sebagai calon walikota dan wakil walikota ke KPU Kota Bukittinggi. Pasangan perseorangan ini mendaftar pada Hari Senin, 27 Juli 2015, merupakan hari ke-dua dalam masa pendaftaran pasangan calon, yang dimulai pada tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015. Dengan berjalan kaki, pasangan tersebut tiba di kantor KPU Kota Bukittinggi pada pukul 10.50 WIB, diantar ratusan pendukung dan tim sukses.

Pendaftaran pasangan calon ini diterima oleh seluruh Komisioner dan Sekretaris KPU Kota Bukittinggi. Ketua KPU Lemmasrizal menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi pasangan calon dan tim pendukung, serta menyatakan bahwa sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan tergantung pada tiga hal, yaitu penyelenggara sendiri, peserta pemilihan, serta masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara KPU sebagai penyelenggara dengan semua pemangku kepentingan adalah hal yang sangat penting demi suksesnya pemilihan.

Ramlan Nurmatias dalam sambutannya menyampaikan permintaan “kami minta KPU agar sampai penutupan pendaftaran, jangan sampai naskah visi misi bocor keluar, saya yakin KPU independen, bisa dipercaya dan harus dihargai”. Pernyataan tersebut disanggupi oleh Koordinator Divisi Teknis KPU Kota Bukittinggi, Drs. Yasru “kerahasiaan Insyaallah terjaga karena KPU selalu berusaha netral”.

Setelah tim verifikasi KPU Kota Bukittinggi selesai melakukan pemeriksaan terhadap seluruh berkas pendafataran, selanjutnya KPU Kota Bukittinggi mengeluarkan surat pengantar untuk pasangan calon mengikuti pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit M. Djamil, Padang. Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan mulai tanggal 26 Juli 2015 s/d 1 Agustus 2015.

Carut Marut Pariwisata Sumbar

HALUAN - Jumat, 24 Juli 2015 02:31

Perilaku buruk sejumlah masyarakat di sejumlah tempat wisata di Sumbar semakin menjadi-jadi dan terus jadi pergunjingan wisatawan lokal, domestik dan asing. Bahkan kon­disi ini juga mendapat respon dari Menteri Peren­ca­naan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Peren­canaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Adrinof Chaniago.

Dalam sebuah kesempatan, Menteri Adrinof Chaniago pernah mendapati langsung perilaku buruk itu di sebuah objek wisata di Padang. Adrinof prihatin dengan perilaku sejumlah masyarakat di tanah kelahi­rannya. Bila tidak dicegah dan terus berkembang biak, kelak perilaku buruk tersebut akan menenggalamkan Sumbar sebagai salah satu daerah kunjungan wisata nasional dan internasional.

Perilaku buruk di lokasi wisata itu amat kompleks. Mulai dari tarif masuk objek wisata yang tanpa tiket dan tidak jelas kepastian tarif resminya, biaya pungutan parkir yang selangit, harga atau tagihan menu makanan yang kelewat mahal, banyaknya pengamen dan pedagang asongan yang mengganggu kenyamanan wisatawan hingga rendahnya keramahtamahan pengelola objek wisata terhadap wisatawan.

Untuk biaya/tarif masuk objek wisata penjaga menetapkan harga sesuka-sukanya. Tarif tergantung plat nomor polisi mobil/sepeda motor. Jika berplat nomor polisi luar Sumbar, alias selain BA, tariff yang dikenakan biasanya lebih tinggi. Karena biaya yang diminta lebih tinggi dari ketentuan resmi, maka penjaga pos masuk pun tidak lagi memperlihatkan tiket dan beralasan tiket lagi dalam proses pencetakan dan lain sebagainya.

Sedangkan tarif/biaya parkir juga tidak jauh beda. Jika plat nomor polisi kendaraan bermotor (mobil/sepeda motor) itu selain BA maka biaya yang dikenakan lebih besar. Di seputaran lokasi Jam Gadang dan Pasar Atas Bukittinggi, selama suasana Hari Raya Idul Fitri petugas parkir di situ meminta biaya hingga Rp20.000 per mobil. Untuk mini bus dan bus tarifnya lebih tinggi lagi sampai mencapai Rp50.000 per bus. Karena tidak ada pilihan akhirnya pengendara/wisatawan pasrah dan tetap memberikan bayaran sebagaimana yang diminta.

Perilaku buruk lainnya terjadi di rumah makan/restoran/warung-warung makanan. Sebagian dari mereka mengenakan tariff menu di luar kelaziman. Biaya makan dua orang dengan menu yang rasanya sangat-sangat sederhana, ternyata jumlah tagihannya sampai mencapai Rp150.000, bahkan ada yang sampai Rp200.000. Padahal lazimnya hanya sekitar Rp50.000-an saja. Kondisi seperti ini nyaris terjadi di banyak kota-kabupaten yang punya objek wisata di Sumbar. Wisatawan merasa dikibuli, diperas atau bahasa Minangnya, merasa dipakuak.

Di beberapa tempat wisata, kenyamanan wisatawan juga terganggu oleh banyaknya jumlah pengamen, pedagang asongan dan pengemis. Pengamen tiba silih berganti. Dalam 10 menit datang pengamen, pedagang asongan dan pengemis yang berbeda. Mereka tak mau beranjak pergi sebelum diberi uang, atau dibeli produk yang ditaawarkan, meskipun sebetulnya produk itu tidak diperlukan sama sekali. Tentu saja kenyamanan wisatawan menjadi sangat terganggu.

Perilaku buruk sejumlah masyarakat di lokasi wisata jangan dibiarkan terus berkembang. Karena hal itu menjadi ancaman serius bagi kepariwisataan. Orang-orang atau wisatawan yang merasa kecewa dengan berbagai layanan di lokasi/objek pariwisata nanti akan melakukan kampanye negative gratis dari mulut ke mulut ataupun melalui media social facebook (FB), Twetter, Whatshap (WA) dan lain sebagainya.

Dari sederet hal yang menyebabkan maraknya perilaku buruk di lokasi objek wisata di Sumbar, penyebab lainnya yang tidak kalah menentukan adalah soal tingginya takaran sifat permisif kita. Banyak ketimpangan soal mahalnya ongkos parkir, tapi walikota/kapolres/Dandim/DPRD/tokoh masyarakat membiarkannya begitu saja. Mereka tidak pernah serius menindaknya. Begitu pula terhadap pungutan biaya masuk ke lokasi wisata yang dipungut seenaknya juga dibiarkan berlangsung terus-menerus.

Terhadap pemilik/pengelola rumah makan/restoran/kedai-kedai makanan di lokasi objek wisata yang menetapkan harga tinggi, jauh di luar batas kelaziman juga tidak pernah ditindak dengan sungguh-sungguh. Begitu pula terhadap pengamen, pedagang asongan dan pengemis dan acap kali mengganggu kenyamanan wisatawan juga tidak ditindak dengan sanksi yang memberikan efek jera bagi yang bersangkutan dan juga bagi pihak lainnya. Sehingga masalahnya tidak terus berulang dari tahun ke tahun. Pemerintah jangan terlalu permisif bahkan tidak berdaya menghadapi kebiasaan buruk masyarakatnya. **

Sumber

Solusi Mengatasi Kemacetan di Jalur Padang-Bukittinggi

Pengamat Transportasi Publik Universitas Andalas (Unand), Yossyafra mengemukakan ada tiga solusi mengatasi kemacetan saat arus mudik di Sumatera Barat (Sumbar), belajar dari pengalaman saat Idul Fitri 1436 Hijriah.

“Penyebab utama kemacetan saat arus mudik karena volume kendaraan yang sudah melebihi daya tampung. Cara yang dapat dilakukan pertama adalah dengan meningkatkan kapasitas jalan dan persimpangan,” katanya.

Peningkatan kapasitas jalan dilakukan dengan menambah lebar jalan dua meter pada sisi kiri dan kanan, sehingga daya tampung meningkat.

“Ini dilakukan terutama pada jalur yang padat saat mudik yaitu jalan Padang-Bukittinggi sehingga dapat dibuat dua jalur,” ujarnya.

Selain itu perlu upaya meningkatkan kapasitas persimpangan dengan menambah lebar dan jika belum memadai dapat dibuat jembatan layang.

Kedua, solusi yang dapat dilakukan adalah menertibkan pasar tumpah yang menjadi salah satu penyebab kemacetan.

Pasar tumpah yang penjual menggelar dagangan hingga ke jalan, jelas akan mengurangi kapasitas dan menyebabkan arus lalu lintas menjadi macet.

“Pemerintah setempat harus membuat regulasi dan menata pedagang agar tidak berjualan hingga ke jalan,” lanjut Yossyafra.

Ketiga, upaya yang dapat dilakukan adalah menyiapkan transportasi publik yang nyaman dan memadai.

Jika sebelumnya masyarakat menggunakan kendaraan dengan kapasitas penumpang lima hingga tujuh orang, karena ada transportasi publik yang nyaman dan dapat mengangkut 25 sampai 40 orang, tentu akan mengurangi volume kendaraan yang ada di jalan raya.

Peras Pengunjung, 16 Tukang Parkir di Bukittinggi Dibekuk Tim Yustisi

Sebanyak 16 petugas parkir di sejumlah lokasi di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat dibekuk, karena ditengarai memungut uang parkir melebihi tarif yang sudah ditentukan.

Setelah sehari sebelumnya 9 orang, pada Selasa (21/7/2015) kemarin Tim Yustisi menangkap 7 orang yang diduga memalak pengujung dengan meminta parkir melebihi ketentuan.

Mereka masing-masing M Ali, Teguh Lesmana, Fahrur Rajib, Ari Putra, Walid Sholihin, Siregar, Son, dan M. Nur.

Mereka kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP Bukittinggi untuk proses lebih lanjut.

Kepala Satpol PP Bukittinggi, Syafnir mengatakan, penangkapan itu untuk menindaklanjuti keluhan pengunjung melalui media sosial yang mengungkapkan tarif parkir di Bukittinggi mencekik.

Sayangnya tindakan tegas tim itu hanya untuk beberapa lokasi tertentu saja. Sedangkan untuk lokasi yang lain nyaris tidak dilakukan tindakan.

Sumber 


.

Tukang Parkir Palak Rp 20 Ribu, Wali Kota Bukittinggi Minta Maaf

Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, Ismet Amzis, menyampaikan permohonan maaf kepada para wisatawan yang merasa tidak nyaman akibat perbuatan tukang parkir yang meminta tarif parkir melebihi ketentuan.

Menurut Ismet, masyarakat yang memungut tarif parkir hingga Rp 20 ribu per kendaraan setiap kali parkir adalah tukang parkir liar. Sepuluh tukang parkir liar telah ditangkap.

"Kami atas nama Pemerintah Kota Bukittinggi meminta maaf," kata Ismet kepada Tempo melalui pesan pendek, Senin malam, 20 Juli 2015.

Menurut Ismet, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, tarif parkir resmi di Kota Bukittinggi untuk kendaraan roda dua Rp 1.000 dan roda empat Rp 2.000. Sedangkan truk dan bus wisata Rp 5.000.

Ismet mengatakan, setelah mendapat laporan adanya tukang parkir yang memalak wisatawan dengan meminta tarif yang tinggi, tim terpadu Pemerintah Kota Bukittinggi langsung ditugaskan mengecek di lapangan.

Tim terpadu menemukan bahwa mereka yang memungut tarif hingga Rp 20 ribu itu adalah tukang parkir liar. Sepuluh tukang parkir liar yang telah ditangkap menjalani pemeriksaan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bukittinggi. “Mereka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Ismet.

Para tukang parkir liar yang ditangkap bernama Alex Candra, Syahril Kari Marajo, Riki Hermanto, Abdul, Kasman, Rudi Candra, Robby, Chan, Iqbal, dan Rian Afri.

Ismet menegaskan, pelanggar perda tersebut diancam hukuman 3 tahun penjara dan denda Rp 5 juta. Dia mengimbau para wisatawan yang berkunjung ke Bukittinggi dan menjadi korban tukang parkir liar melapor ke pos pengamanan Lebaran. Laporan juga bisa disampaikan kepada petugas pos pengamanan yang dikoordinasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Pasar Atas.

Sebelumnya, wisatawan asal berbagai daerah yang berkunjung ke Bukittinggi guna mengisi liburan hari raya Idul Fitri jengkel karena dipungut biaya parkir hingga Rp 20 ribu per kendaraan setiap kali parkir. Para tukang parkir bahkan meminta uang parkir itu dengan cara paksa.

Kejengkelan wisatawan akibat dipalak tukang parkir di Bukittinggi menjadi perbincangan di media sosial. Di antaranya keluhan wisatawan asal Pekanbaru, Fendri Jaswir.

Melalui akun Facebook-nya, Fendri menuturkan, "Ini jeritan saya yang kedua kali kepada Wali Kota Bukittinggi. Soal tarif parkir. Tahun lalu, saya diminta Rp 15 ribu di dekat Ngarai. Tahun ini, diminta Rp 20 ribu di halaman Bioskop Sovya. Kok mahal kali ya? Tidak pakai karcis. Bandingkan dengan di Pekanbaru yang tertib hanya bayar Rp 2.000. Tampaknya tak pernah diatur dan ditertibkan. Uangnya masuk kantong siapa?"

Fendri bahkan menilai Pemerintah Kota Bukittinggi tidak berdaya menangani persoalan itu. "Bukan saya saja, bukan soal ikhlas tidak ikhlas, sedekah atau pelat merah, Pemkot Bukittinggi tak becus menangani," ujarnya.

Sumber Tempo.co

ASITA Sumbar Pantau Kasus ‘Tarif Parkir Mencekik’ di Bukittinggi

KLIK POSITIF - Ikatan agen tour dan perjalanan Indonesia atau ASITA (Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies) terus memantau perkembangan kasus ‘tarif parkir mencekik’ di Kota Bukittinggi. Jika tidak ada tindakan tegas dari Pemko Bukittinggi, ASITA Sumbar berjanji akan mengeluarkan surat saktinya.

“Kabarnya Pemko Bukittinggi sudah menangkap 9 petugas parkir yang memungut biaya parkir di luar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda. Kami akan terus memantau kasus tersebut, serta akan berkoordinasi dengan teman-teman di Bukittinggi,” ujar Ketua DPD ASITA Sumbar Ian Hanafiah, Rabu 22 Juli 2015.

Ian Hanafiah berharap, Pemko Bukittinggi melalui dinas terkaitnya bisa menyita seluruh uang yang didapatkan petugas parkir nakal, serta mengusut seluruh dalang atau beking dari seluruh patugas parkir yang ada di Bukittinggi.

Namun jika petugas parkir nakal itu hanya diberi peringatan atau wejangan, lalu dilepas tanpa diusut secara tuntas, maka ASITA Sumbar menurut Ian Hanafiah, akan mengeluarkan surat untuk membuat malu pemerintah yang dianggap tidak becus dalam mengatasi masalah tarif parkir.

“Kami tidak bermaksud untuk menjatuhkan pemerintah daerah, tapi kami hanya ingin meminta kepada Pemko Bukittinggi untuk bertindak tegas. Jika perlu, ekspos kepada media, siapa bekingnya, apakah polisi, tentara, preman sekalianpun, biar ada efek jeranya. Kalau tidak dilakukan seperti ini, Bukittinggi akan habis dan akan ditinggalkan pengunjung,” ujar Ian Hanafiah.

Sumber 



.

Hari Pertama Lebaran, Tarif Parkir di Kota Bukittinggi Rp20 Ribu Per Mobil

Bukittinggi, sumbarsatu.com - Baru satu hari Lebaran berjalan, pengunjung yang datang ke Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, sudah terpekik. Biaya parkir kendaraan yang mencekik leher, penyebabnya. Satu kendaraan roda empat ditarif Rp20 ribu. Roda dua Rp10 ribu.

Adakah John Nedy Kambang, salah seorang jurnalis yang sehari-hari bertugas di Padang, merasakan mahalnya tarif parkir di Kota Wisata ini.

“Saya memarkir kendaraan tak jauh dari The Hill Hotel. Dekat Jam Gadang. Bersama keluarga, kami ingin menikmati suasana Lebaran di Kota Bukittinggi. Tapi saat memarkir kendaraan, seorang juru parkir tanpa identitas meminta uang Rp20 ribu untuk sewa parkir. Ini jelas tak lazim. Saya menolak,” kata John Nedy Kambang, kepada sumbarsatu.com, Jumat (17/7/2015).

John menuturkan, saat ia mempertanyakan tarif yang sudah keluar dari aturan yang ditetapkan itu, juru parkir itu menjawab sambil membelalaknan matanya dan nada suara mengancam.

“Tak masalah kalau Bapak tak bayar, tapi jika Bapak tak mau bayar, saya tak jamin keselamatan mobil Bapak,” kata juru parkir seperti ditirukan John.

Juru parkir mengatakan hal demikian sembari ia memeriksa satu persatu pintu kendaraan. “Saya kira ini bentuk teror. Dan saya tak mau ada masalah, lalu membayar parkir sebesar 20 ribu rupiah.”

Tampaknya, julukan parkir termahal di Nusantara masih dipegang kota “Paris van Minang” ini. Jauh sebelumnya, persaoalan serupa sudah kerap terjadi. Bukan saja soal parkir, makanan juga dijual sampai merobek lebih dalam saku tetamu.

“Kota Bukittinggi sudah dikuasai preman. Bukittinggi seperti tidak punya pemerintahan. Jika pun ada, pemerintah bobok dan tidak bekerja,” kata Khairul Jasmi, Presiden Padang Press Club dan host dalam Program Dialog Forum Editor di Padang TV.

Menurut Khairul Jasmi, semestinya Pemko Bukittinggi sudah mengatisipasi dan mengatur secara tegas tarif parkir ini jauh-jauh hari. Sebab soal tarif parkir dan harga makanan, selalu jadi persoalan dan banyak dikomplain pengunjung yang datang ke kota ini.

“Semua bisa ditertibkan asalkan pemerintah bekerja sungguh-sungguh. Dan saya melihat malah sebaliknya. Sekarang ini zaman teknologi informasi, sekian menit saja dunia akan tahu apa yang terjadi di Bukittinggi ini. Dan soal parkir mahal ini telah menyebar di sosial media. Semua orang tahu. Ini nilai negatif bagi Bukittinggi,” katanya.

Sementara itu, Asnawi Bahar, Ketua Umum Ketua Association of The Indonesian Tour & Travel Agencies (ASITA) Indonesia mengatakan, persoalan tarif parkir dan makanan yang tidak menggunakan tarif yang jelas di Bukitttinggi, sudah berlarut-larut, dan sudah jadi perbincangan yang negatif di lingkungan ASITA sendiri.

“ASITA sebagai sebagai asosiasi perusahaan perjalanan wisata Indonesia akan membahas persoalan ini pada Senin depan. Tidak tertutup kemungkinan ASITA mengultimatum Kota Bukittinggi. Atau sanksi lainnya. Saya kira ini perlu dilakukan,” kata Asnawi Bahar.

Tarif parkir di Kota Bukittinggi sebenarnya telah diatur dalam Perda Kota Bukittinggi Nomor 4 tahun 2011. Berdasarkan Perda itu, untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor tarif parkirnya sebesar Rp1.000, serta Rp2.000 untuk kendaraan roda empat atau mobil, namun faktanya banyak petugas parkir yang memungut lebih dari aturan yang ada.

Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi, untuk konfirmasi hingga berita ini diturunkan, tak bisa dihubungi. Tapi sumbarsatu.co, akan terus mencoba mengontaknya. (SSC) - See more at: http://sumbarsatu.com/Berita/10712-Hari-Pertama-Lebaran--Tarif-Parkir-di-Kota-Bukittinggi-Rp20-Ribu-Per-Mobil.html#sthash.l8eWb3Nh.dpuf

Sumber



.

PNS Harus NETRAL dalam Pilkada Bukittinggi

M. Nur Idris

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bukittinggi yang akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember mendatang mendapat perhatian dari kalangan DPRD Kota Bukittinggi. Perhatian tersebut terfokus pada satu hal, yakni PNS harus netral dalam pilkada nanti.

Ketua Komisi I DPRD Bukittinggi, M. Nur Idris, menegaskan hal tersebut mengingat tahapan pilkada di Bukittinggi akan memasuki tahapan pendaftaran bakal calon pasangan walikota dan wakil walikota yang diusung oleh partai politik,"tegas Idris digedung DPRD Bukittinggi, Kamis (2/7).

Idris mengingatkan bahwa PNS harus bersikap netral dalam Pilkada nanti, jangan menjadi tim sukses atau memanfaatkan pangkat dan jabatannya untuk menjadi corong bagi salah satu pasang bakal calon. Karena tindakan tersebut bisa dianggap melanggar disiplin PNS.

“PNS yang terlibat aktif menjadi tim sukses calon walikota atau wakil walikota bisa dipecat atau diberhentikan secara tidak hormat. Hal ini diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS” tegas Nur Idris.

Ketua Fraksi PAN ini berharap agar semua PNS yang bekerja di Pemko Bukittinggi mematuhi peraturan tersebut. Labih lanjut ia menegaskan agar Sekretaris Daerah mengawasi dan mengingkatkan semua PNS di lingkungan Pemko Bukittinggi.

“Saudara Sekda diharapkan bisa mengawasi soal netralitas PNS dalam pilkada. Kalau ada PNS yang terlibat, maka Sekda harus bertanggungjawab karena ini sangat bertentangan dengan UU ASN” ujar Nur Idris.

Guna menghadapi pilkada ini, ia mengusulkan agar Sekda segera mengeluarkan surat edaran untuk mencegah hal tersebut. “Kita menginginkan PNS untuk menjaga betul birokrasi agar tetap netral. Saran kami agar Sekda segera mengeluarkan surat edaran yang berisikan sanksi bagi PNS yang melanggar” saran Idris.

Menurut alumni Fakultas Hukum Muhammadiyah Bukittinggi ini, pilkada yang akan digelar nanti harus berjalan dengan damai dan lancar. Salah satu konflik pilkada di daerah itu adalah soal netralitas PNS.
“Kalau ada oknum PNS nanti ditemukan tidak netral maka potensi konflik dalam pilkada akan muncul. Kita tidak menginginkan pilkada diributkan soal tidak netralnya PNS” mengingatkan.